Efektivitas hukum merupakan proses yang bertujuan supaya hukum dapat berlaku efektif. Menserasikan antara apa yang ada di dalam kaidah-kaidah sejumlah peraturan-peraturan terhadap penciptaan, pemeliharaan dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup. Keadaan tersebut dapat di tinjau atas dasar beberapa tolok ukur efektivitas. Menurut Soerjono Soekanto masalah pokok dalam penegakan hukum adalah terletak pada hukumnya sendiri (peraturan perundang-undangan yang berlaku), penegak hukumnya yakni pihak-pihak yang mengawal penerapan hukum, sarana atau fasilitas yang mendukung penerapan hukum, masyarakat di mana hukum tersebut diberlakukan dan budaya hukum dalam masyarakatnya. Kelima faktor tesebut saling memiliki kaitan yang erat dikarenakan esensi dari penegakan hukum. Kelima faktor tersebut merupakan tolak ukur daripada efektifitas penerapan hukum. Pada artikel ini penulis mencoba menguraikan fungsi lembaga penegak hukum syariat di Aceh yakni Mahkamah Syar’iyah dan Wilayatul Hisbah.

Abstract
Legal effectiveness is a process that aims so that the law can be effective. Synergize between what is in the rules of a number of rules for the creation, maintenance and maintenance of peace in social life. This situation can be reviewed on the basis of several measures of effectiveness. According to Soerjono Soekanto, the main problem in law enforcement is located in its own law (the prevailing laws and regulations), law enforcers, namely those who oversee the application of law, facilities or facilities that support the application of law, the community where the law is applied and legal culture in the community. These five factors are closely related due to the essence of law enforcement. The five factors are a benchmark of the effectiveness of the application of the law. In this article the author tries to describe the functions of the Sharia law enforcement institutions in Aceh, namely the Mahkamah Syar'iyah and Wilayatul Hisbah.