Hak Asasi Manusia; 
Menelaah Instrumen Fatwa Kontemporer
Al-Fakhri Zakirman

ABSTRAK
Permasalahan seputar Hak Asasi Manusia (HAM) beberapa dekade ini sangat banyak diperbincangkan, ditulis, dan diseminarkan. Islam memandang bahwa Hak Asasi Manusia basisnya adalah maqashid syari’ah yang melindungi seluruh hak-hak dasar manusia.  Dalam konteks fatwa pada fiqh kontemporer Hak Asasi Manusia menjadi instrument penting dalam menetapkan sebuah keputusan hukum, karena basisnya adalah maqashid syariah. Dan maqashid syari’ah adalah salah satu kajian penting dalam berijtihad. Sehingga Hak Asasi Manusia menjadi sebuah intrumen penting dalam fatwa-fatwa kontemporer.

Latar Belakang
Permasalahan seputar Hak Asasi Manusia (HAM) beberapa dekade ini sangat banyak diperbincangkan, ditulis, dan diseminarkan. Seolah HAM adalah produk pemikiran baru, sehingga menyedot perhatian seluruh bangsa di dunia. Padahal, jika sejarah peradaban manusia dibaca, konsensus tentang HAM sudah ada pada setiap peradaban. Hanya saja mengalami pasang surut sepanjang sejarah kehidupan manusia.
Pada peradaban Yunani, masyarakat dibagi menjadi beberapa kasta sesuai dengan status sosialnya. pejabat, profesional, dan petani. Petani yang notabene adalah orang miskin yang tidak punya apa-apa hidup dalam ketertindasan dan perbudakan. Pasang surut HAM pada peradaban ini terlihat ketika ada upaya untuk meniadakan perbudakan pada abad ke-7 SM dan pembentukan pemerintahan demokrasi pada tahun 507 SM. Namun berbagai upaya tersebut kandas dan tidak bertahan lama. 
Peradaban Romawi lebih care dengan para petani. Hal ini karena kebanyakan mata pencarian masyarakatnya adalah bertani. Kekuasaan kala itu terpusat pada keluarga, atau lebih tepatnya kepala keluarga. Anggota keluarga yang lain tidak memiliki hak, bahkan hak terhadap dirinya sendiri. Namun pada abad ke-3 M, para petani mulai mengubah profesi mereka menjadi pedagang. Hal ini berimplikasi pada maraknya perbudakan, istri dan anak menjadi komiditi bagi kepala keluarga. Sehingga pada akhirnya, kehidupan masyarakat pun menjadi berkasta-kasta. Adapun dalam perjalanannya, diterbitkanlah aturan-aturan yang mengatur tentang persamaan hak, hukuman bagi pelaku kejahatan, dan lain-lain. Namun aturan-aturan tersebut bersifat sangat keras; seperti dibolehkan memperbudak orang yang tak mampu membayar hutang, atau memancung pencuri.
Sedangkan pada sejarah modern, Revolusi Perancis pada tahun 1789 M menjadi pioner diterbitkannya aturan-aturan yang mengatur tentang persamaan hak. Adalah Emanuel Yossef yang menyusun Piagam Hak Asasi Manusia, yang kemudian disahkan oleh lembaga perundang-undangan di Perancis pada tanggal 26 Agustus 1789 M. Piagam ini terinspirasi dari pemikiran Rousseau Jan Jack dan kemudian ditambahkan dengan isi deklarasi HAM pada revolusi Amerika, 4 Juli 1776 M. Dalam dokumen HAM yang diterbitkan, mengandung beberapa hak primer seperti hak kebebasan, hak mendapatkan jaminan keamanan, hak persamaan di hadapan hukum, undang-undang, dan lain-lain. Kemudian pada tahun 1920 M, isi dan kandungan dari piagam tersebut dimasukkan dalam piagam sekutu, yang kemudian menjadi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang dideklarasikan oleh PBB pada 10 Desember 1948 M. 
Sedangkan dalam Islam, sebelum tahun 1900-an  tidak ditemukan buku yang ditulis oleh ulama Islam secara khusus tentang HAM. Ini tidak aneh, karena Hak Asasi Manusia dan ajaran Islam merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Islam lahir membawa nilai-nilai yang memuliakan manusia. Barulah setelah tahun 1900-an, muncul literatur-literatur khusus yang membahas tentang Hak Asasi Manusia. 
Pada 19 September 1981, Muktamar Islam Internasional tentang Hak Asasi Manusia di Paris,  mengeluarkan sebuah penjelasan tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam. Dijelaskan bahwa penjelasan HAM ini bukanlah atas intruksi penguasa atau lembaga-lembaga tertentu. Namun penjelasan HAM dalam Islam, bersumber dari al-Qur'an dan Sunah yang notabene tidak bisa diubah, apalagi dilanggar. Penjelasan HAM tersebut adalah hasil kerja keras dan ijtihad para ulama, dan pemikir Islam. Kesimpulan dari muktamar tersebut adalah membagi Hak Asasi Manusia dalam Islam menjadi hak hidup, hak memperoleh kebebasan, hak memperoleh persamaan, dan hak mendapatkan keadilan.
	Dalam konteks hukum Islam, menjadi sebuah pertanyaan mendasar adalah sejauh mana Hak Asasi Manusia punya pengaruh dalam penetapan sebuah hukum. Pada prinsipnya Islam adalah ajaran yang diperuntukkan bagi manusia sehingga kemuliaan manusia adalah prioritas dalam hukum agama. Dalam literatur hukum Islam kita dikenalkan dengan istilah maqashid syariah yaitu tujuan-tujuan umum dan utama keberadaan sebuah hukum atau syariat dalam Islam. Jika dilihat lebih jauh maqashid syariah adalah wadah utama dalam Islam yang melindungi Hak Asasi Manusia seperti yang dideklarasikan oleh Barat. Pada tulisan ini peneliti membahas tentang korelasi antara maqashid syariah dan Hak Asasi Manusia lalu dampaknya sebuah fatwa, sehingga fatwa yang dihasilkan oleh seorang mujtahid menemukan jalan dan tujuannya.         	

Defenisi Hak Asasi Manusia
Menurut Muhammad Ali al-Taskhiry, jika kita kembali ke akar maknanya, maka hak bermakna sesuatu yang tetap dan tidak berubah. Seperti Allah mempunyai sifat haq, maknanya tetap dan tidak berubah. Begitu juga berita yang sesuai dengan realita juga dinamakan haq dalam bahasa Arab. Tetap dan tidak berubah.
Sedangkan mendefenisikan kata manusia, masih memiliki banyak perbedaan sesuai dengan latar belakang yang mendefenisikannya. Filsafat, ekonomi, dan sosial memiliki pandangan masing-masing tentang manusia. Jika kita kembalikan pada al-Quran maka kita akan sangat mudah mendefenisikannya. Dalam surat al-Mu’minûn Allah berfirman, "Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (yang berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim)." Kemudian manusia diciptakan dalam bentuk rupa yang sangat baik. Allah berfirman, "Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya." Tidak cukup sampai di situ, manusia diberikan kemuliaan dan karunia yang ada di muka bumi. Allah berfirman, "Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan." Manusia diciptakan bukan tanpa tujuan. Ada tujuan yang diembankan kepada manusia, sebagaimana firman Allah, "Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku." Dan memiliki tanggungjawab sebagai khalifah di muka bumi. Allah berfirman, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” Mereka berkata, “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau?” Tuhan berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”
Maka dari penjelasan ayat-ayat al-Quran di atas, dapat dipahami bahwa manusia adalah makhluk yang diciptakan dari air yang hina, dengan rupa dan karunia yang luar biasa, bertujuan untuk mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan menjadi pemimpin di muka bumi.
Setelah mengetahui dua makna tadi, maka dapat didefenisikan Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar yang wajib dimiliki oleh manusia yang tanpanya manusia tak akan mampu bertahan hidup. 
HAM dalam Perspektif Barat
Pandangan Barat terhadap HAM tidak bisa dilepaskan dari sejarah. Dokumen-dokumen HAM yang dimiliki oleh Barat secara tidak langsung menggambarkan pandangan mereka. Adapun dokumen-dokumen yang ditemukan di Barat adalah sebagai berikut:
1.	Dokumen Magna Carta
Dokumen ini diterbitkan pada tanggal 15 Juni 1215 M, ketika terjadi aksi protes oleh para pemuka masyarakat terhadap Raja John,  saudara Raja Richard Lion Head.  Inti dari dokumen tersebut menjelaskan bahwa raja harus berkomitmen untuk tidak berlaku sewenang-wenang terhadap milik dan kebebasan individu setiap anggota masyarakat. 
2.	Dokumen HAM (Bill of Rights)
Dokumen ini terbit pada tahun 1628 M, berisi tentang perlunya pembatasan terhadap otoritas kerajaan sekaligus menolak pemberlakuan pajak kepada masyarakat, baik pemberlakuan itu atas perintah raja, maupun melalui ancaman penjara, hukuman, dan pungutan paksa oleh tentara kerajaan tanpa ada alasan hukum yang jelas.
3.	Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat
Amerika Serikat memproklamirkan kemerdekaannya pada 6 Juli 1776 M, setelah melalui berbagai peperangan. Dalam teks deklarasinya tertulis bahwa setiap orang yang terlahir di atas bumi memiliki hak yang sama; yaitu hak kesetaraan, hak kebebasan, hak hidup, hak bahagia, dan hak memilih pemerintahan yang mampu menjaga hak-hak mereka.  
4.	Deklarasi HAM Perancis
Diterbitkan pada tanggal 4 Agustus 1789 M. Dalam poin pertama disebutkan bahwa setiap orang lahir ke dunia dengan status yang sama yaitu bebas dan memiliki hak yang sama, tanpa ada diskriminasi sosial, melainkan demi kemaslahatan umum. Setidaknya ada lima hak yang dideklarasikan pada saat itu; hak kepemilikan, hak kebebasan, hak persamaan, hak keamanan, hak perlawanan terhadap kediktatoran dan kezaliman. 
5.	Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB (Universal Declaration of Human Rights)
Pada Desember 1948, Perserikan Bangsa Bangsa mengeluarkan 30 poin tentang Hak Asasi Manusia. Setidaknya 30 poin tersebut berkisar tentang kebebasan, permasaan, hak milik, hak menikah, hak mendapat pendidikan, hak untuk bekerja, dan hak ekonomi, sosial, dan pendidikan.
6.	Perjanjian Uni Eropa terkait perlindungan HAM
Pada tanggal 4 November 1950 M di Roma, Uni Eropa menyepakati untuk berkomitmen dalam melindungi HAM. Baik terhadap warganya maupun warga lain. Ini kemudian ditindaklanjuti dengan membentuk dewan HAM Uni Eropa dan Pengadilan HAM Uni Eropa. 
Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam 
	Dokumen-dokumen yang secara khusus tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam memang tidak ditemukan sebelum abad ke-20. Hal ini akibat peradaban Islam yang mengalami kemerosotan pada dua abad terakhir. Namun, jika ditelaah lebih jauh, substansi dari Hak Asasi Manusia sudah lahir sejak munculnya agama Islam pertama kali. Nilai-nilai pemuliaan manusia sebagai makhluk hidup menjadi tujuan utama dari ajaran Islam. 
	Farag Mahmud Abu Layly pengarang buku Târîkh Huqûq al-Insân fi al-Tashawwur al-Islâmy berpendapat bahwa Hak Asasi Manusia dalam Islam diklasifikasikan menurut dimensinya. Sehingga pada tahapan selanjutnya, ia mengklasifikasikan HAM menurut keyakinan, politik, ekonomi, sosial-kemasyarakatan, dan keluarga. Merujuk hasil Muktamar Islam Internasional di Paris, Syeikh al-Ghazali dalam bukunya Huqûq al-Insân bayna Ta`âlîm al-Islâm wa I`lân al-Umam al-Muttahidah. Menjelaskan bahwa Hak Asasi Manusia dalam Islam terdiri dari hak hidup, hak memperoleh kebebasan dan kemerdekaan, hak memperoleh persamaan dan hak memperoleh keadilan.  :
1.	Hak Hidup
Setiap manusia memiliki hak untuk hidup. Sehingga perbuatan menghilangkan nyawa seseorang tanpa alasan yang syarʼi merupakan sebuah dosa besar dan pelakunya mendapat hukuman yang setimpal. Allah berfirman, "Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahanam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya." 
Begitu juga dengan fisik manusia, harus diperlakukan secara baik menurut Islam. Tidak diperkenankan seseorang melukai, memutilasi, dan menyiksa orang lain. Ketika seseorang sudah meninggal pun tetap harus diperlakukan secara baik. Rasulullah mengatakan, "Jika salah seorang di antara kalian mengafani saudaranya, maka hendaklah melakukannya dengan cara yang baik." 
Bahkan Islam menetapkan hukuman khusus bagi mereka yang melanggar hak-hak di atas. Pertama, hukum kisas, yaitu pembalasan perbuatan dengan perlakuan serupa. Kedua, diat, yaitu dengan membayar denda kepada korban. Bagi yang membunuh dengan sengaja dan tidak diberi maaf oleh keluarga korban maka pelakunya juga harus dibunuh demi tegaknya hak hidup. Allah berfirman, "Dan bagi kalian, pada hukum kisas itu ada kehidupan, wahai orang yang berakal."  
Adapun bagian yang bisa dikategorikan dalam perlindungan hak hidup adalah sebagai berikut:
a)	Hak Memperoleh Jaminan Keamanan 
Setiap individu berhak mendapatkan rasa aman. Teror, ancaman, dan penyiksaan adalah hal yang dilarang oleh Islam. Rasulullah bersabda, "Tidak halal bagi seorang muslim meneror saudaranya." Bahkan memperlihatkan senjata untuk menakuti-nakuti seseorang juga dilarang. Rasulullah juga mengatakan, "Janganlah seorang muslim memperlihatkan senjatanya kepada orang lain, boleh jadi ia tidak tahu setan menarik tangannya dan menjatuhkannya ke dalam neraka." Sehingga masyarakat akan hidup dengan rasa aman tanpa ada teror dan ancaman. Islam juga tidak memperkenankan siapa pun untuk menghakimi  dan menyiksa pelaku kejahatan dan tersangka secara sepihak. Rasulullah bersabda, "Siapa yang menyiksa orang lain di dunia maka ia juga akan disiksa di akhirat." Begitulah Islam memberi jaminan keamanan bagi masyarakat, baik kepada Muslim atau pun Nonmuslim.

b)	Hak Mendapat Perlindungan Kehormatan dan Nama Baik
Setiap individu dalam Islam memiliki hak dalam menjaga kehormatan dan nama baiknya. Oleh sebab itu Islam melarang seseorang mencari-cari aib orang lain, apalagi mengumbarnya. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain.  Sudikah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah.  Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang." Bahkan dalam Islam, orang yang menuduh orang lain berbuat zina tanpa mampu mendatangkan empat orang saksi akan dijatuhi hukuman dera 80 kali, bagi penyebar fitnah ini. Allah berfirman, "Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Dan mereka itu adalah orang-orang yang fasik." 

c)	Hak Membentuk dan Membina Kelurga
Setiap orang berhak untuk menikah dan membangun keluarga demi keberlangsungan hidupnya. Adapun Islam, sangat menganjurkan hal tersebut. Karena menikah adalah fitrah manusia. Dengan menikah, seseorang akan memperoleh keturunan, bukan dengan cara yang lain. Dalam al-Qurʼan Allah berfirman, "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya, kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu."
Di sisi lain Islam mengecam perilaku zina dan mengancam pelakunya dengan hukuman yang berat. Dera seratus kali bagi yang belum menikah dan dirajam bagi yang telah menikah. Karena zina dapat menyebabkan rusaknya sendi-sendi kehidupan masyarakat.

d)	Hak Memperoleh Pendidikan 
Setiap orang tua berkewajiban untuk memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Karena pendidikan yang baik dalam Islam adalah fondasi kehidupan. Derajatnya sudah menjadi kewajiban, bukan hanya sekedar hak bagi anak. Rasulullah mengatakan, "Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim baik laki-laki atau pun perempuan." Di samping itu, anak juga memiliki kewajiban untuk menghormati dan memuliakan orang tuanya. Allah berfirman, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan cara yang sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah”, dan janganlah kamu membentak mereka, serta ucapkanlah kepada mereka perkataan yang terpuji."
2. Hak Memperoleh Kebebasan dan Kemerdekaan 
Kebebasan dalam Islam adalah anugerah bagi setiap manusia yang terlahir ke muka bumi. Rasulullah mengatakan, "Tidak ada yang lahir ke muka bumi, melainkan dilahirkan dalam keadaan suci." Inilah yang menjadi fondasi Islam untuk menjadikan manusia sebagai mahluk yang mulia,  sekaligus melarang segala upaya yang bertujuan mengerdilkan kemulian tersebut. Sehingga Umar bin Khatab pernah mengeluarkan kecaman bagi mereka yang memperbudak orang lain. Ia berkata, "Sejak kapan kamu memperbudak orang lain, sedangkan ibu-ibu mereka melahirkan mereka dalam keadaan merdeka?" Hak dasar ini berlaku secara multidimensi, baik untuk perorangan, maupun sebuah bangsa. Bahkan Islam berupaya untuk menghapuskan perbudakan di muka bumi, dengan memberi ganjaran yang besar bagi mereka yang memerdekakan budak. 
Di antara kebebasan yang mendapat jaminan dalam Islam adalah;
a)	Kebebasan dalam Berkeyakinan. 
Islam bukan agama paksaan yang memaksa orang lain untuk memeluknya. Islam memberikan kebebasan kepada pemeluk agama lain dalam menjalankan ibadahnya. Hak-hak mereka dijamin oleh Islam. Allah berfirman, "Bagimu agamamu dan bagiku agamaku." Selain itu Allah juga menegaskan, "Tidak ada paksaan dalam agama ini." Adapun perang bukan bertujuan untuk memaksa orang lain memeluk Islam, melainkan mempertahankan eksistensi umat Islam dan menghapuskan penindasan. Islam sangat mampu untuk hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain. Hal ini telah dibuktikan sepanjang sejarah Nabi Muhammad, yang hidup berdampingan dengan kaum Yahudi di Madinah, serta Umar bin Khattab yang memberikan jaminan bagi kaum Nasrani di Palestina. Yang terpenting adalah tetap menjunjung tinggi nilai toleransi, bermuamalah dengan baik, dan juga menghormati kebebasan orang lain.

b)	Kebebasan dalam Berpendapat
Setiap individu dalam Islam memiliki kebebasan dalam menyampaikan pendapatnya. Apalagi jika pendapat yang disampaikan bertujuan untuk kemaslahatan bersama. Karena Islam adalah agama yang berdiri atas dasar saling memberi nasihat dan ʻamar maʻruf nahi munkar. Rasulullah bersabda, "Agama itu adalah nasihat." Para sahabat bertanya, "Untuk siapa?" Rasulullah menjawab, "Untuk Allah, kitab-Nya, rasul-Nya, para pemimpin umat Islam, dan bagi seluruh kaum muslimin." Meskipun diberi kebebasan, seorang muslim harus amanah dan jujur dalam berpendapat. Standarnya adalah kebenaran yang ia terima dan ia dengar, sama sepenuhnya dengan yang ia sampaikan. Bukan ketika ia diberi ruang untuk berpendapat, malah ia gunakan kesempatan tersebut untuk mengelabui orang lain.

c)	Kebebasan dalam Berpikir
Akal adalah karunia agung yang Allah berikan kepada manusia, sehingga ia menjadi berbeda dengan makhluk Allah lainnya yang ada di muka bumi. Maka setiap individu haruslah memaksimalkan potensi akal ini untuk berpikir. Karena Islam menjamin setiap individu dalam mengembangkan potensi akal mereka. Oleh sebab itu, banyak teks-teks yang ada dalam al-Quʼran maupun hadis yang mendorong dan memuji orang- orang yang berpikir. Dalam konteks dalil hukum Islam, akal digunakan untuk menggali hukum dari teks, sehingga setiap permasalahan yang ada dapat dicarikan hukum dan solusi menurut ajaran Islam. Ini yang biasa kita sebut dengan ijtihad. Jika hasil ijtihadnya benar, maka baginya dua pahala. Sedangkan jika salah, baginya satu pahala. 

d)	Kebebasan dalam Hak Kepemilikan
Islam mengakui hak milik setiap pribadi dan memberi kebebasan untuk mengelola, serta memanfaatkan harta yang  ia miliki. Namun kebebasan yang diberikan bukanlah kebebasan mutlak. Ada rambu-rambu yang mesti dipatuhi dalam proses mendapatkannya; seperti larangan untuk memakan harta yang tidak halal, mencuri, korupsi, menipu, dan lain-lain. Bahkan Islam menetapkan hukuman yang sangat tegas bagi mereka yang mencuri barang milik orang lain. Kemudian juga pada harta yang dimiliki itu, ada zakat yang harus ditunaikan, jika telah melewati nisab dan haul. Di sisi lain, Islam juga menentukan hal-hal yang sebaiknya dikelola oleh Negara, yaitu hal-hal yang menyangkut kepentingan orang banyak, seperti sumber daya alam, tempat pemakaman, jalan, dan lain-lain.  

e)	Kebebasan dalam Berpartisipasi dalam Aktivitas Publik
Setiap individu juga diberikan hak secara utuh untuk berpartisipasi dalam aktivitas publik. Seperti dalam mengurusi masalah Negara dan memangku jabatan tertentu, semua punya hak yang sama. Namun dengan tetap menjaga asas musyawarah, Allah berfirman, "Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka." Dalam hal ini, kita akan mendapati banyak contoh dalam sejarah Islam. Nabi Muhammad, walau seorang Nabi, beliau tidak segan-segan dalam mengajak para sahabatnya untuk bermusyawarah dalam memutuskan hal-hal penting. Bahkan pendapat seorang Salman al-Farisy dijalankan oleh Rasul ketika perang Khandak, walau Salman adalah orang baru dan masih asing ketika itu. 

f)	Kebebasan dalam Menetap dan Berpindah Tempat 
Islam juga memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk menetap atau berpindah dari satu daerah ke daerah lain. Setiap individu diberikan hak yang sama dalam menentukan di mana ia bakal menetap. Sehingga mengusir seseorang tanpa ada alasan yang syar’i adalah perbuatan yang ditentang oleh Islam. Dalam al-Quran Allah Berfirman, "Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah, Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidilharam dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh."

3.	Hak Memperoleh Persamaan
Persaman adalah prinsip dalam Islam. Islam memandang semua manusia sama, tidak melebihkan yang satu dari yang lain. Tidak ada beda antara Arab dan Nonarab, kulit hitam maupun putih, pejabat atau pun rakyat biasa. Seperti yang ditegaskan oleh Rasulullah pada khotbah wadaʻnya. Beliau mengatakan, "Tidak ada kelebihan dari bangsa  Arab atas Nonarab, dan sebaliknya juga, tidak ada kelebihan Nonarab atas bangsa Arab, yang berkulit merah atas yang berkulit hitam dan sebaliknya. Yang  menentukan  adalah ketakwaan." Maka Islam tidak membenarkan adanya tindakan diskriminasi atas dasar apapun. Baik itu etnis, warna kulit, bahasa, dan agama. Persamaan ini berlaku dalam banyak hal seperti persamaan di mata hukum, persamaan dalam memperoleh kesempatan, dan lain-lain.
Setiap individu dalam Islam sama di hadapan Undang-Undang. Tidak boleh ada aturan yang membedakan satu dengan yang lain. Begitu juga di hadapan hukum, seperti sabda Rasulullah ketika orang-orang mengingikan beliau memberi keringanan atas seseorang yang mencuri kala itu, "Sungguh yang telah dibinasakan umat terdahulu, disebabkan karena, jika orang yang berkedudukan mencuri, mereka biarkan begitu saja. Sedangkan jika yang mencuri adalah orang yang lemah, mereka tegakkan hukum atasnya. Demi Allah, jika Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti akan saya potong tangannya." Dalam kesempatan kerja dan beramal, semua disamaratakan. Bilal adalah orang yang berkulit hitam, namun mendapat kemuliaan dari Rasulullah untuk mengumandangkan azan, sebagai tanda masuknya waktu salat.

4.	Hak Memperoleh Keadilan
Setiap individu berhak untuk melakukan pembelaan dari kezaliman yang menimpanya. Begitu juga yang menimpa orang lain. Baik pembelaan itu dilakukannya sendiri, atau melaporkan kepada pihak yang memiliki wewenang dalam hal itu. Rasulullah mengatakan, "Hendaklah seseorang menolong saudaranya yang berlaku zalim dan yang terzalimi, jika saudaranya berlaku zalim cegahlah ia, jika yang saudaranya yang dizalimi bantulah ia." Perintah untuk berlaku adil sangat banyak kita temukan dalam al-Quran. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."
Bukan hanya berlaku adil, tapi juga setiap individu berhak mendapatkan perlakuan adil dari pengadilan. Seseorang tidak boleh divonis atau dihukum, tanpa ada bukti yang jelas dan kuat terkait kesalahannya. Pihak pengadilan juga dilarang untuk menjatuhkan hukuman kepada orang yang tidak bersalah. Allah berfirman, "Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain." 
Hak Asasi Manusia sebagai Instrumen Fatwa
	Islam memandang bahwa Hak Asasi Manusia basisnya adalah maqashid syari’ah yang melindungi seluruh hak-hak dasar manusia. Karena tujuan utama ajaran Islam diturunkan adalah demi kepentingan manusia di dunia dan di akhirat. Hal ini dapat dibuktikan dengan melakukan penelusuran terhadap seluruh ajaran Islam semuanya bermuara agar terwujudnya kebaikan bagi kehidupan manusia. 
Al-Zuhaili menyatakan bahwa ada dua cara yang digunakan oleh ajaran Islam untuk mewujudkan dan menjaga kepentingan manusia. Pertama; menurunkan hukum atau syariat yang mengamankan terwujudnya maslahat bagi manusia. Kedua; menurunkan hukum atau syariat yang menjaga dan memelihara kepentingan yang sudah ada serta mencegah dan bahkan menjamin agar kepentingan manusia tidak terganggu oleh apapun dan siapapun.    
Penutup
Islam hadir di muka bumi sebagai risalah terakhir. Karakter dan substansi dari risalahnya telah memberi jawaban dari segala permasalahan manusia. Baik tertulis di teks al-Qurʼan dan Hadis, atau melalui hasil ijtihad para Ulama. Apalagi manusia, karakternya tidak jauh berbeda dari masa ke masa. Allah berfirman, "Dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi alam semesta."

Daftar Pustaka

Alquran al-Karim

Abdul Karim Ulwan, al-Wasîth fi al-Qânûn al-Dawly al-‘Amm “Huqûq al-Insân”, (Yordania: Dâr al-Tsaqâfah li al-Nasyr wa al-Tawzî’, 2004).

Adnan Muhammad Abdul Aziz Wazan, Mausû’ah Huqûq al-Insân fi al-Islâm, (Beirut: Mu’assasah al-Risâlah, 2005), Vol. 1.

Ali Muhammad Jarisyah, Hurumât lâ Huqûq, (Beirut: Dâr al-Iʻtishâm, 1986). 

Farag Mahmud Abu Layly, Târîkh Huqûq al-Insân fi al-Tashawwur al-Islâmy, (Alexandria: al-Haiʼah al-ʻÂmmah li al-Maktabah al-Iskandariah, 1994).

Ghazy Hasan Shabariny, al-Wajîz fi Huqûq al-Insân, (Oman: Maktabah Dâr al-Tsaqâfah li al-Nasyr wa al-Tawzî’, 1999).

Haytsam Manna, al-Ushûliyyât al-Islâmiyyah wa Huqûq al-Insân (Cairo: Markaz al-Qâhirah li al-Dirâsât Huqûq al-Insân, 1999).

Muhammad Ali al-Taskhiry, Huqûq al-Insân bayna al-Iʻlânayn al-Islâmi wa al-‘Alami, (Beirut: Dâr al-Tsaqalayn, tt).

Muhammad al-Ghazali, Huqûq al-Insân bayna Taʻâlîm al-Islâm wa Iʻlân al-Umam al-Muttahidah, (Cairo: Nahdhah Mishr, 2005).

Muhammad Khidr, al-Islâm wa Huqûq al-Insân, 1977.

Muhammad Al-Zuhailiy, Jurnal Kitab al-Ummah, Edisi ke-22 Muharram 1423 Qatar: Wizarah al-Awqaf Wa al-Syu’un al-Islamiyah 2002).

http://www.al-mostafa.info/data/arabic/depot2/gap.php?file=013719.pdf

http://islamstory.com/ar/حرية-الرأي-في-الحضارة-الإسلامية