ETIKA KEAGAMAAN DALAM MENGHADAPI KEMISKINAN
DI ERA GLOBALISASI 
(Kajian Perspektif Agama-Agama)

A.	Latar Belakang & Identifikasi Masalah
Tak dapat terelakkan lagi, era saat ini benar-benar menampilkan wajah yang berbeda dari era-era sebelumnya. Atau dengan kata lain, manusia kini masuk ke suatu zaman di mana zaman itu belum pernah dirasakan oleh manusia sebelumnya. Era ini berhasil membuat setiap individu tak lagi terhalangi untuk mengakses perkembangan dan penemuan ilmu pengetahuan yang bergerak cepat setiap hari. Di Barat, telah berkembang pandangan yang mengatakan bahwa agama telah kehilangan relevansinya dalam tatanan kehidupan modern dan masa depan. Sebab, solusi yang disuguhkan agama di masa silam terhadap problem kehidupan tak relevan lagi diterapkan dalam kehidupan modern.
Di samping itu, globalisasi pada saat yang sama menampilkan betapa meningkatnya problem kemiskinan. Hal demikian lantaran dalam era globalisasi, berbanding lurus dengan sistem ekonomi kapitalistik yang terus berkembang dan mengkristal. Tak ayal, ketimpangan ekonomi semakin tampak diperlihatkan. Makalah ini akan membahas sebuah tatanan dunia baru atau yang biasa disebut dengan era globalisasi. Secara spesifik, pembahasannya akan berfokus pada problem kemiskinan—yang merupakan dampak dari globalisasi—dan kaitannya dengan perspektif agama-agama dalam merespon problem tersebut.
Agama secara inheren memiliki nilai-nilai emansipasi, karena itu dalam sejarah agama telah menempatkan dirinya sebagai penggerak perubahan. Dalam konteks Indonesia, ketertinggalan yang berarti kemiskinan merupakan tantangan yang harus diatasi dengan partisipasi dan keberpihakan agama, karena dari komposisi masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang religius. Namun potensinya belum tergali secara signifikan guna membebaskan masyarakat dari berbagai masalah, termasuk masalah kemiskinan.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya. Pada bulan maret 2015, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,59 juta orang atau setara dengan 11,22%, bertambah 0,86 juta dari 27,73 juta orang pada bulan september 2014. Informasi ini menunjukkan bahwa problem kemiskinan, alih-alih dapat direduksi, justru mengalami peningkatan setiap tahunnya.
B.	Problematika: Antara Idealita & Realita
a.	Globalisasi dan Problematikanya
Ada beberapa konotasi globalisasi yang dipahami masyarakat dunia. Pertama, globalisasi sebagai internasionalisasi, meningkatnya hubungan internasional. Masing-masing negara tetap mempertahankan identitasnya, namun semakin bergantung satu sama lain. Kedua, globalisasi dipahami sebagai liberalisasi, semakin diturunkannya batas antar-negara, seperti hambatan tarif ekspor impor, lalu lintas devisa, maupun imigrasi. Ketiga, globalisasi sebagai universalisasi, semakin tersebarnya hal-hal yang berkaitan dengan materil maupun immaterial ke seluruh dunia. Keempat, westernisasi, semakin menyebarnya pikiran dan budaya Barat hingga mengglobal. Kelima, globalisasi dipahami sebagai hubungan antar-negara yang bersifat transplanetris dan suprateritolialitas, yang memiliki status antalogi sendiri bukan sekadar gabungan negara-negara.
Mahatir Muhammad, mantan Perdana Menteri Malaysia, menganalisa dan mengingatkan masyarakat Timur akan pengaruh negatif Globalisasi. Menurutnya, dampak negatif Globalisasi bertujuan agar semua masyarakat mengikuti cara hidup orang-orang Barat. Efek-efek negatif tersebut dapat diuraikan secara ringkas sebagai berikut:
1.	Pemiskinan nilai spiritual. Tindakan sosial yang mempunyai nilai materi (tidak produktif) dianggap sebagai tindakan yang rasional, tanpa mempertimbangkan faktor campur tangan Tuhan.
2. Jatuhnya manusia dari makhluk spiritual menjadi makhluk material.
3. Peran agama hanya sebatas urusan akhirat, sedang urusan dunia menjadi wewenang sains.
4. Tuhan hanya hadir dalam pikiran dan lisan, tetapi tidak hadir dalam perilaku dan tindakan.
5. Gabungan ikatan primordial dengan sistem politik melahirkan nepotisme, birokratisme, dan otoriterisme.
6. Munculnya individualisme yang mengancam kehidupan sosial keagamaan dan gotong royong seperti lazimnya di dunia Timur.
7. Terjadinya frustrasi eksistensial, seperti hasrat yang berlebihan untuk berkuasa dan merasa hidup tidak bermakna.
8. Terjadinya ketegangan-ketegangan informasi di kota dan di desa dan menjadikan masyarakat hidup konsumtif.
9. Meningkatnya angka kemiskinan di masyarakat.

b.	Kemiskinan: Dampak dari Globalisasi
Ada pandangan stereotipe di masyarakat bahwa kemiskinan itu akibat malas dan tidak hemat. Padahal, sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa kemiskinan disebabkan oleh sejumlah faktor yang jalin berkelindan, seperti model pembangunan yang dianut negara, ketidakadilan yang mengendap dalam sistem struktur dan kebijakan-kebijakan sosio-ekonomi-politik yang tidak berpihak, pandangan teologis yang tidak kondusif, dan lainnya.
Adapun definisi kemiskinan secara spesifik di ambil dari kata faqru yang dalam bahasa Inggris berarti poverty, dan miskin dari kata fakir yang berarti tidak memiliki harta benda, serba kekurangan, berpenghasilan rendah, serta orang yang lemah. Ragam indikator kemiskinan dengan meminjam gagasan Chambers dan Nasikun terbagi ke dalam lima dimensi yakni kemiskinan (poverty), ketidakberdayaan (powerlessness), kerentanan menghadapi situasi darurat (state of emergency), ketergantungan (dependence), dan keterasingan (isolation) baik secara geografis maupun sosiologis. Dilanjutkan dengan pendapat Ginanjar Kartasasmita bahwa kemiskinan diantaranya disebabkan oleh rendahnya taraf pendidikan, rendahnya derajat kesehatan, dan terbatasnya kesempatan kerja.
Kemiskinan dibedakan menjadi empat bentuk seperti kemiskinan absolut ditakar dari pendapatan di bawah garis kemiskinan atau tidak dapat mencukupi batas minimum kebutuhan dasar. Kemiskinan relatif di takar dari pengaruh kebijakan pembangunan yang belum sepenuhnya merata. Kemiskinan kultural di takar dari faktor budaya seperti malas, boros, dan tidak kreatif. Kemiskinan struktural ditakar dari rendahnya akses sumber daya dalam sistem sosial budaya atau politik yang tidak memihak pada pembebasan kemiskinan namun malah semakin menyuburkan kemiskinan. Garis kemiskinan dibedakan menjadi miskin secara makanan (food poverty line) dan miskin secara non makanan (non food poverty line). Terakhir, kondisi kesejateraan secara subjektif bisa dilihat dari pemenuhan kebutuhan fisik, rasa aman tentram, cinta, sayang, harga diri, dan aktualisasi diri.
Kemiskinan merupakan dampak yang paling nyata akibat globalisasi di bidang ekonomi. Dari perspektif ekonomi, globalisasi memaparkan angka-angka yang memilukan. Laporan Pembangunan Manusia (HDR) PBB tahun 1999 menyebutkan 840 juta orang kekurangan gizi, termasuk di dalamnya satu dari empat anak di dunia. Sementara, di pihak lain terjadi pemusatan ekonomi di tangan segelintir orang. Bagaimana mungkin tiga orang terkaya di dunia berpendapatan lebih besar dari pendapatan 48 negara miskin. Kekayaan bersih 200 orang terkaya di dunia meningkat dari 440 milyar dolar AS pada 1994 menjadi 1 trilyun dolar AS pada 1998. Padahal, jika empat persen saja dari harta mereka disumbangkan akan dapat mengurangi kemiskinan yang sangat parah di seluruh dunia.

C.	Pendekatan yang Digunakan
Berakhirnya perang dingin telah membawa perubahan dalam cara berpikir manusia mengenai hubungan antar-negara. Situasi dan kondisi yang berbeda pasca perang dingin memerlukan peta berpikir baru untuk menerangkannya. Akhir perang dingin pun ditandai dengan runtuhnya Uni Soviet pada 1991 setelah Moskow mengadopsi kebijakan politik luar negeri yang pro-Barat dengan dimodifikasi sesuai dengan tekanan kelompok nasionalis pada pertengahan 1990-an. Paradigma berpikir yang dianggap tepat dalam menjelaskan fenomena dunia pasca perang dingin itu menurut Samuel P. Huntington dikenal sebagai paradigma benturan peradaban (The Clash of Civilization). Dalam perspektif ini, dunia secara sederhana terbagi dalam dua kelompok. Pertama, negara-negara kaya atau dikenal dengan negara-negara demokratis. Kedua, negara-negara miskin atau negara non-demokratis. Atas perspektif ini, Indonesia masuk dalam tipologi kedua, yakni negara miskin, atau paling tidak, negara berkembang.
Di era Globalisasi sekarang ini, the world is flat (dunia menjadi satu), kata Thomas Friedman, seorang kolumnis di New York Times. Selain itu, arus Globalisasi dicirikan oleh “interconnectedness”, kata Martin Wolf atau “distanciation”, menurut Anthony Giddens, menjadi tak lagi terhindarkan di seluruh pelosok dunia. Masing-masing bangsa bersiap-siap menerima atau menolak budaya dan nilai yang tidak sesusai dengan budayanya. Pada tahun 1960-an penulis terkenal Kanada, Marshall McLuhan, menyebut “masyarakat global” sebagai “Desa Global” atau “The Borderless World” (Desa Dunia). Ia mencatat bahwa komunitas yang hidup di berbagai belahan dunia mulai meniru beberapa nilai, pemikiran, dan kepercayaan dari komunitas lainnya di belahan dunia lainnya.
Sebagai sebuah refleksi dari asumsi-asumsi implisit ini, ada sebuah terminologi yang disebut sebagai future statis. Hal ini misalnya dikemukakan oleh Emmanuel Wallerstein yang menganalisis sistem dunia yang disebutnya sebagai siklus yang selalu berulang dan krisis-krisis akan berakhir ketika sistem kapitalisme dunia dikalahkan oleh kontradiksi-kontradiksinya sendiri. Itulah wujud konkret dari ketidakmampuan kapitalisme dalam menstabilkan dirinya yang pada akhirnya kondisi sosialis dunia akan mengambil alih sistem ini. Dalam setiap kasus yang terjadi, batas-batas fisik dunia menentukan proses globalisasi dari masa lalu dan sekarang yang bersifat dinamis, yang kemudian akan dinegasikan oleh masa depan yang pada akhirnya menghasilkan keadaan yang dinamis.
Marx, Durkheim, dan Weber telah melakukan analisis terhadap agama sebagai bagian inti dari upaya untuk memahami proses transisi dunia yang modern. Teori-teori globalisasi merupakan perkembangan tesis modernisasi yang fundamental. Selain itu, persoalan identitas dan perbedaan (difference) di antara modernisasi dan globalisasi membawa pada isu sentral mengenai relativisme atau pencairan (fluidity) dari identitas. Munculnya berbagai poros pengglobalan pada sejumlah struktur sosial terdapat pada salah satu bagian dunia dan tindakan imperalistik yang terjadi selanjutnya merupakan hal lain yang layak dibicarakan. Dengan demikian globalisasi dapat dimengerti sebagai imperalisme barat, baik dalam bidang ekonomi, politik, teknologi, atau secara umum adalah bidang kultural.

D.	Pembahasan
Dahulu ada ungkapan yang mengakar kuat dalam masyarakat, bahwa orang-orang miskin adalah kelompok masyarakat yang berada pada tingkat yang paling rendah, keberadaan mereka merupakan penyakit masyarakat yang paling buruk. Maka dari itu, faktor kemiskinan dapat mendorong orang-orang yang mengalaminya untuk melakukan berbagai macam tindak kejahatan, demi mendapatkan kebutuhan hidup yang paling pokok yaitu, makanan. Bukankah perut bila terasa lapar mendorong pemiliknya melakukan berbagai kejahatan, dan bahkan perkara itu sudah (dianggap) sebagai perbuatan yang dibenarkan. Pada lingkungan masyarakat miskin, semua ideologi yang ekstrim banyak diminati dan semua perbuatan keji pun dihalalkan untuk memenuhi keinginan-keinginan.
Indikator utama kemiskinan adalah; (1) terbatasnya kecukupan dan mutu pangan; (2) terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan; (3) terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan; (4) terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha; (5) lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, dan perbedaan upah; (6) terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi; (7) terbatasnya akses terhadap air bersih; (8) lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah; (9) memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam; (10) lemahnya jaminan rasa aman; (11) lemahnya partisipasi; (12) besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga; (13) tata kelola pemerintahan yang buruk yang menyebabkan inefisiensi dan inefektivitas dalam pelayanan publik, meluasnya korupsi dan rendahnya jaminan sosial terhadap masyarakat.

a)	Pandangan Islam dalam Merespon Problem Kemiskinan
Allah SWT sesungguhnya telah menciptakan manusia, sekaligus menyediakan sarana-sarana untuk memenuhi kebutuhannya. Bahkan tidak hanya manusia; seluruh makhluk yang telah, sedang, dan akan diciptakan, pasti Allah menyediakan rizki baginya. Tidaklah mungkin, Allah menciptakan berbagai makhluk, lalu membiarkan begitu saja tanpa menyediakan rizki bagi mereka (Qs. ar-Rûm [30]: 40) dan (Qs. Hûd [11]: 6).
Sistem jaminan sosial umat Islam pada zaman Nabi berbentuk lembaga yang berfungsi membantu fakir miskin disebut manihah dengan cara memberikan aset produktif tanpa bayaran dalam periode tertentu. Ini dilakukan pada masyarakat Madinah saat itu untuk membantu para imigran yang datang berhijrah. Bentuknya berupa dirham (uang), binatang sebagai kendaraan, susuan hewan, tanah pertanian, pohon penghasil buah-buahan dan rumah. Individu yang memiliki harta berlebih, ia memiliki tanggung jawab mambantu tetangganya yang membutuhkan karena dikatakan “belum sempurna iman seseorang jika masih ada tetangga yang kelaparan sampai malam hari sedangkan ia sudah kenyang”.
M. Quraish shihab mengacu pada surah al-Baqarah ayat 273 menekankan prioritas yang diberi nafkah adalah orang yang benar-benar fakir seperti tua, sakit, terancam, dan sibuk jihad. Berdasarkan surah at-Taubat 9:60 kemiskinan jenisnya ada tiga yaitu materi, jiwa (rohani), dan kebutuhan khusus terhadap Tuhan. M.Quraish Shihab mengemukakan 3 faktor individu perlunya membantu saudara yang membutuhkan yakni sebagai istikhlaf (khalifah di bumi), solidaritas sosial dan persaudaraan. Sahiron mengutip pendapat M. Arif yang membagi peran strategi zakat seperti capital (modal yang cukup bagi pembangunan masyarakat karena diketahui dana zakat di Indonesia mencapai 19-20 triliun per tahun), social justice (membangkitkan keadilan sosial seperti pendidikan dan kesehatan), social safety (berguna membantu korban bencana), dan social insurance (kesejateraan masa depan umat).
ZIS dan Wakaf merupakan ibadah yang memiliki unsur harta dan sosial. pertanggung jawaban dana sosial untuk menjamin kehidupan yang sejahtera merupakan isyarat pengabdian hamba terhadap Tuhan. Masyarakat akan bebas dari kelaparan dan rasa takut (free of want and free of fear). LAZ secara kelembagaan di pandang sebangun dengan posisi dan peran lembaga pemberi dana (grant making institution). Memiliki track record (rekam jejak) yang baik, kapabilitas dan kredibilitas SDM, intermediasi forum lintas komunitas, transparansi dan akuntabilitas, kepercayaan (integritas), keberlanjutan dan optimalisasi. Penggalangan ZIS di antaranya seperti dompet dhuafa di Jakarta, Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) di Surabaya, dan Yayasan Dārut Tauhīd (DT) Di Bandung. Inilah bentuk-bentuk kepedulian nyata agama Islam terhadap problem kemiskinan.
b)	Pandangan Kristen dalam Merespon Problem Kemiskinan
1.	Perjanjian Lama
Alkitab menegaskan realitas kemiskinan dunia. Ulangan 15:11 berkata: ”Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu; itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu, demikian: Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu, yang tertindas dan yang miskin di negerimu.” Kebenaran ini digemakan lagi oleh Yesus dalam Matius 26:11, “Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi Aku tidak akan selalu bersama-sama kamu.” Alkitab mengajarkan respon jasmani terhadap kemiskinan dan kelaparan sebagai suatu ujian pengalaman Kristen, kasih sejati dan kebenaran sejati (Yes 58:10; Yak 2:15-17;1 Yoh 3:17,18). Untuk mengenal Allah berarti melakukan keadilan untuk orang miskin dan membutuhkan (Yer 22:13-16; Hosea 4:12).
Yesus menggenapi perkataan Yesaya yang berbicara mengenai Allah: “Sebab Engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya” (Yes 25:4). Pembebasan orang lemah dan orang miskin dari ketamakan orang kuat yang Yesus lakukan ini berpararel dengan tema kunci tindakan pelepasan oleh Allah dalam kitab Yesaya dimulai dengan penghukuman atas ketidakadilan yang timbul dari keserakahan: “Para pemimpinmu adalah pemberontak dan bersekongkol dengan pencuri. Semuanya suka menerima suap dan mengejar sogok. Mereka tidak membela hak anak-anak yatim, dan perkara janda-janda tidak sampai kepada mereka” (Yesaya 1:23). Inilah adalah Firman Allah. Yesus mengajarkan bahwa Allah sangat peduli terhadap orang miskin dan orang yang tidak berdaya. Ia tidak hanya mengajarkannya, tetapi Ia melakukannya juga. Yesus memberi makan orang yang miskin dan yang lapar dan mengajar para murid untuk berbagi dengan orang-orang yang sedang membutuhkan. Ia membawa jalan pembebasan. Kerajaan itu dimulai dalam Yesus.
2.	Perjanjian Baru
Kemiskinan dan kelaparan tidak dapat diterima secara moral karena Yesus sendiri mengajarkan untuk mengasihi sesama sebagaimana kita mengasihi Allah (Mat 22: 37-39). Untuk mengasihi Allah adalah komitmen diri kita sendiri memenuhi maksud Allah untuk ciptaan-Nya, dalam mengasihi sesama adalah intinya. Yesus juga mengajarkan etika ini dalam pengajaran-Nya dalam khotbah di Bukit, “Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi” (Mat 7:12).
Pembebasan orang miskin dari pemerasan oleh pihak kuat dan dari kebutuhan mereka merupakan sebuah tema sentral dari khotbah Yohanes Pembaptis. Yohanes menyatakan, “Barangsiapa mempunyai dua helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya, dan barangsiapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian”. “Ia berkata kepada para pemungut cukai, “Jangan menagih lebih banyak dari pada yang ditentukan bagimu,” dan kepada para prajurit, “Jangan merampas dan jangan memeras dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu” (Luk 3:1-14; Mrk 3:1-10). Yohanes menjalani sebagian besar kehidupannya di padang gurun. Yesus memuji dia sebagai nabi Allah dan menyatakan suatu kontras, “orang yang berpakaian indah dan yang hidup mewah, tempatnya di istana raja” (Luk 7:24-30).
c)	Pandangan Hindu dalam Merespon Problem Kemiskinan
Berangkat dari realitas dan kegagalan program-program pemerintah selama ini dalam mengentaskan kemiskinan sebagaimana beberapa temuan penelitian, sebagai sebuah contoh, umat Hindu di Bali memiliki model pengentasan kemiskinan melalui gerakan keagamaannya. Nyamabraya merupakan istilah yang sangat familiar di kalangan masyarakat Hindu Bali. Hal ini disinyalir mampu meningkatkan dan menguatkan kepemilikan dan tanggung jawab sosial masyarakat sekitar (masyarakat tidak miskin) untuk secara bersama-sama dan terlibat secara langsung dalam upaya pelaksanaan program pengentasan kemiskinan, sehingga program tersebut lebih produktif dan berhasil secara optimal.
Konsep nyamabraya yang menjadi simpul dasar pertalian antar anggota desa adat di Bali, dapat dijadikan sebagai indikator dan sekaligus komponen utama setiap program pengentasan kemiskinan di Provinsi Bali, sehingga program yang dicanangkan menjadi “hak dan kewajiban komunal” desa adat. Keberadaan dan pelibatan desa adat pada aplikasi ajaran nyamabraya ini, tentu akan memberikan nilai lebih dan sekaligus akan mengakselerasi capaian dari program-program yang dilakukan oleh masing-maisng pemerintah kabupaten atau kota di Provinsi Bali. Nyamabraya merupakan sebuah konsep pokok atau ajaran pokok berkehidupan bagi masyarakat Hindu Bali, yang menekankan pada pertalian komunalitas dan heterogenitas eksklusif.
Nyamabraya senantiasa menjadi acuan bagi manusia Hindu Bali dalam melakoni dinamika hidup bermasyarakat. Pokok-pokok ajaran nyamabraya menurut beberapa teks tertulis dan tafsir Weda, terdiri dari: (1) saling ketergantungan antar sesama, (2) penghormatan terhadap perbedaan, (3) perasaaan kepemilikan komunal, (4) kau adalah aku, dan aku adalah kamu, dan (5) tanggungjawab sosial bersama. Dalam aplikasinya, ajaran menyamabraya lebih dimaknai sebagai sebuah pola berkehidupan yang mengedepankan pada kebersamaan atas dasar keterikatan nasib dan tanggung jawab kemanusiaan, sehingga benar-benar terbangun sebuah moralitas sosial antar sesama anggota masyarakat dalam segala aspek kehidupannya. Konsep nyamabraya pada tataran kehidupan masyarakat modern lebih dimaknai sebagai sebuah pola berkehidupan yang bersinergi melalui integrasi potensi antar anggota masyarakat untuk keluar dari sebuah persoalan, termasuk mengenai kemiskinan yang bersifat regional. Pada kasus local, konsep nyamabraya ini selalu menjadi inti dari setiap gerakan masyarakat desa adat untuk menjaga dan mempertahankan integritas dan keagungan desa adat sebagai simbolisme masyarakat Hindu Bali.
d)	Pandangan Buddha dalam Merespon Problem Kemiskinan
Setelah Buddha mencapai pencerahan, ia memutuskan untuk membatalkan kepergiannya ke nirvana agar dapat mengajarkan visinya kepada orang lain. Visi ini terletak pada pengertian akan Empat Kebenaran Mulia dan mengikuti Jalan Berjalur Delapan (Jalan Tengah). Empat Kebenaran Mulia, yang merupakan dasar semua kepercayaan Buddha di antaranya yakni: pertama, sepanjang hidupnya manusia mengalami penderitaan. Ajaran Buddha ditujukan untuk membantu manusia agar mengerti penderitaan itu dan mengatasinya. Kedua, penyebab penderitaan adalah keinginan manusia yang kuat akan hidup, kesenangan, dan uang. Ketiga, menyingkirkan keinginan yang kuat berarti menyingkirkan penderitaan. Keempat, jalan tengah antara askese (perilaku bertapa untuk menahan hawa nafsu) dan hedonisme satu-satunya jalan menghilangkan keinginan yang kuat itu.
Dari ajaran dasar agama Buddha di atas, dapat tergambarkan betapa agama Buddha—sebagaimana agama-agama yang lain—sangat peduli terhadap sesama. Hal ini tercermin dari visi misi Sang Buddha sendiri dalam mendedikasikan hidupnya untuk menolong orang lain (memberi pencerahan). Agama Buddha juga menentang sikap berlebih-lebihan (hedonisme) yang merupakan dampak dari globalisasi pula. Menurutnya, hedonisme adalah awal dari penderitaan. Sebaliknya, menghilangkan hedonisme adalah menghilangkan penderitaan.
e)	Pandangan Khonghucu dalam Merespon Problem Kemiskinan
Agama Khonghucu merupakan agama yang mengedepankan etika/moral dalam ajarannya. Keseriusan Khonghucu dalam menekankan pentingnya etika tidak jarang membuat anggapan publik bahwa Khonghucu pada dasarnya merupakan filsafat etika bukan agama. Dalam kaitannya tentang problem kemiskinan, Mencius (seorang murid Konfusius) merumuskan empat dasar kemampuan manusia yaitu: pertama, setiap manusia pada dasarnya memiliki perasaan simpati, yaitu sebuah kemampuan untuk merasakan belas kasih terhadap penderitaan orang lain. Kedua, setiap manusia memiliki perasaan malu, yaitu suatu dorongan yang memberikan rangsangan untuk memiliki rasa bermoral. Ketiga, setiap manusia memiliki perasaan hormat dan kerelaan sebagai dasar kebenaran dan sistem ritual yang memungkinkan seseorang berkomunikasi dengan yang lain, baik verbal maupun non verbal. Keempat, setiap manusia memiliki kemampuan untuk membedakan yang benar dan yang salah, dan lebih mengutamakan yang benar.
Rumusan pertama tentang kemampuan dasar manusia menurut Mencius yakni “setiap manusia pada dasarnya memiliki perasaan simpati, yaitu sebuah kemampuan untuk merasakan belas kasih terhadap penderitaan orang lain” merupakan sebuah doktrin dalam agama Khonghucu bahwa peduli terhadap orang di sekitar merupakan sebuah keharusan. Di samping itu, Khonghucu juga menekankan dalam ajarannya untuk tidak berlebihan atau serakah terhadap harta. Khonghucu menghendaki pengikutnya untuk bisa mengendalikan diri. Menurutnya, kebajikan adalah mencintai/mengasihi dan berbaik hati kepada orang lain. Hal ini dapat dilakukan dengan pembinaan diri, sebagaimana sabdanya “mengendalikan diri sendiri dan kembali kepada kesusilaan adalah kebajikan sempurna” (Lun Yu XII: 1.1) Doktrin ini perlu dieksplorasi oleh para pengikutnya dalam rangka melawan semangat kapitalisme di era globalisasi ini, tentu akan menjadi sangat relevan.
E.	Analisa
Dalam penanggulangan kemiskinan, perbaikan dan pengembangan masyarakat sangat diperlukan untuk memberdayakan masyarakat guna membantu membangun masyarakat secara optimal melalui swadaya atau prakarsanya sendiri dengan cara mengidentifikasi kebutuhannya, menggali serta memanfaatkan sumber daya yang ada demi kesejahteraan bersama. Untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang diharapkan, dibutuhkan masyarakat yang mampu menyadari akan kebutuhannya sendiri, meliputi sumber daya dan potensi desa yang ada.
Gerakan mengarah pada perubahan sosial (social movement) dipahami sebagai perilaku kolektif yang muncul ketika terdapat masyarakat yang menderita deprivasi yakni rasa kekurangan, kehilangan, penderitaan, dan tidak menikmati kesejahteraan baik secara ekonomi maupun sosial. Gerakan ini merespon diskursus kapitalisme sebagai fenomena partisipasi masyarakat. Bentuk gerakan sosial diantaranya melalui fundraising (penggalangan dana) yakni dengan cara memberikan donasi berupa bentuk in kind (barang), jasa, keahlian/keterampilan, maupun kampanye pemasaran bersama.
Fundraising dipilih sebagai cara membangun jaringan (relationship building) melalui penggalangan dana, amal, atau derma (charity) dengan meminjam pemikiran Norton yang mengungkapkan bahwa alasan pentingnya fundraising seperti untuk membangun dukungan guna memperoleh modal dan kesepakatan sebagai investasi jangka panjang, mengurangi ketergantungan, menghadapi kompetisi, efektivitas organisasi, serta memanfaatkan potensi kedermawanan (philanthropy). Teknik fundraising bisa dilakukan melalui publisitas atau iklan masal baik di media massa (media campaign) maupun media luar ruang. Fundraising bisa dilakukan pada saat hari-hari besar, peristiwa istimewa (spesial event), bencana maupun krisis. Fundraising menyuguhkan paradigma baru dengan cara menyumbang tanpa rupa uang. Dalam hal ini, filantropi merupakan cara yang cukup efektif sebagai gerakan kultural dalam upaya pengentasan kemiskinan.
Di samping itu, upaya untuk mengentaskan kemiskinan harus dilakukan dari berbagai aspek secara serentak. Selain gerakan filantropi, melalui aspek pendidikan juga sebuah keharusan. Pendidikan masih dipercaya sebagai upaya mobilitas sosial dalam mencapai kehidupan yang lebih baik. Selain pendidikan, kelompok pers juga memiliki peranan besar dalam memobilisasi masyarakat untuk mendukung gerakan nasional memberantas kemiskinan. Perlu pendekatan multi-disiplin dalam melihat kemiskinan sehingga pemerintah dapat terbantu mencari solusi yang tepat dalam mengatasi persoalan itu. Industrialisasi ternyata tidak memberi solusi bagi kemiskinan. Justru yang paling banyak menyerap tenaga kerja dan pengangguran adalah sektor self employed (membuka kesempatan kerja untuk diri sendiri).

DAFTAR PUSTAKA
Basuki, A. Singgih. Sejarah, Etika, dan Teologi Agama Khonghucu. Yogyakarta: Suka Press. 2014.
Baroroh, Umdatul. dan Ulfatul Jannah, Arina. “Menjawab Kontestasi Kemiskinan melalui Peran Institusi Sosial” Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman, Vol. VI, No. 1, 2017.
Candra Utama, Adi. LSM VS LAZ (Bermitra Atau Berkompetisi? Mencari Model Kemitraan Bagi Optimalisasi Potensi Filantropi Menuju Keadilan Sosial). Depok: PIRAMEDIA. Februari 2006.
Dewan Pengurus Nasional ForDEBI dan ADESY. Akuntansi Syariah Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi Dan Bisnis Islam. Jakarta: Rajawali Press. Agustus 2016.
Harahap, Syahrin. Islam & Modernitas: dari Teori Modernisasi Hingga Penegakan Kesalehan Modern. Prenadamedia: Jakarta. 2015.
H. Stassendan, Glenn. dan P. Gushee, David. Etika Kerajaan Mengikut Yesus dalam Konteks Masa Kini. Surabaya: Penerbit Momentum, 2015.
Keene, Michael. Agama-agama Dunia terj. F.A. Soeprapto. Yogyakarta: Kanisius, 2014.
Lasmawan, I Wayan. dan Suryadi, Made. “Pengembangan Model Pengentasan Kemiskinan Berbasis Nilai-nilai Nyamabraya (Ajaran Tatwamasi) pada Masyarakat Perkotaan di Provinsi Bali” Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol. 1, No. 1, April 2012.
Melis. “Relevansi Agama dan Kemiskinan; Upaya Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional dan Solusi yang ditawarkan dalam Ekonomi Islam” Salam, Vol. 6, No. 2 2019.
Muttaqin, Ahmad. “Eksistensi Agama dalam Era Globalisasi”. Komunika. Vol. 8 No. 1. Januari – Juni 2018.
Pujihardi, Yuli. Penduan Menggalang Dana Perusahaan (Teknik Dan Kiat Sukses Menggalang Dana Sosial Perusahaan). Depok: Piramedia. April 2006.

Robikah, Siti. “Membumikan Teologi Transformatif Penyetaraan Sosial Umat” Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan, Vol. 5, No. 2, 2017.

Subhan, Arief. dan Kilun, Yusro. Islam Yang Berpihak (Filantropi Islam dan Kesejahteraan Sosial). Jakarta: Dakwah Press Bekerjasama Dengan CIDA, IISEP, PIC, 2007.
Syamsuddin, Sahiron. Al-Qur’an dan Isu-Isu Kontemporer. Yogyakarta: Elsaq Press. Maret 2011.
Yapono, Abdurrahim. “Strategi Penanaman Nilai Peradaban Islam dalam Merespon Globalisasi”. Tsaqafah, Vol. 11, No. 1, Mei 2015.
Taufik. “Kemiskinan, Perempuan, dan Agama” Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, Vol. 9, No. 1, Juni 2015.
Tri Cahya, Bayu. “Kemiskinan Ditinjau dari Perspektif Al-Quran dan Hadis” Jurnal Penelitian Vol. 9, No. 1, Februari 2019.
Zaki al-Kaaf, Abdullah. Ekonomi dalam Perspektif Islam. Bandung: Pustaka Setia. 2002.
Zubaedi. Islam & Benturan Antar Peradaban. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2013.
Zaqzuq, Mahmud Hamdi. Reposisi Islam di Era Globalisasi. LKis: Yogyakarta. 2004.
Zianuddin, Ahmad. Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa Anggota IKAPI. Maret 1998.